POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN PRABOWO SUBIANTO: DARI PRAGMATISME EKONOMI MENUJU STRATEGIC ASSERTIVENESS DALAM TATANAN MULTIPOLAR (2024–2025)

RESUME JURNAL POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH PEMERINTAHAN PRABOWO SUBIANTO: DARI PRAGMATISME EKONOMI MENUJU STRATEGIC ASSERTIVENESS DALAM TATANAN MULTIPOLAR (2024–2025) Asep Setiawan Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ

Penelitian Asep Setiawan menganalisis karakteristik dan transformasi politik luar negeri Indonesia selama tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Penelitian menempatkan pergantian kepemimpinan dari Joko Widodo kepada Prabowo sebagai momentum untuk melihat kontinuitas sekaligus perubahan orientasi diplomasi Indonesia dalam tatanan internasional yang semakin multipolar. Menurut penelitian, politik luar negeri era Prabowo menunjukkan pergeseran menuju strategic assertiveness yang ditandai dengan intensifikasi diplomasi presidensial, personalisasi pengambilan keputusan, diversifikasi kemitraan strategis, serta meningkatnya perhatian terhadap keamanan dan pertahanan. Meskipun gaya dan prioritas kebijakan mengalami perubahan, prinsip fundamental politik luar negeri bebas aktif tetap dipertahankan melalui strategi strategic hedging, yaitu upaya menjaga fleksibilitas dan otonomi strategis di tengah kompetisi kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan China. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatif dan kerangka Foreign Policy Analysis (FPA). Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami kebijakan luar negeri secara holistik dengan mempertimbangkan faktor individual, domestik, kelembagaan, dan sistem internasional. Data primer berasal dari pidato resmi Presiden Prabowo, pernyataan pemerintah, dokumen diplomatik, kebijakan resmi Kementerian Luar Negeri, serta hasil pertemuan bilateral dan multilateral. Data sekunder berasal dari jurnal akademik, laporan lembaga seperti CSIS, ISEAS-Yusof Ishak Institute dan Lowy Institute, pemberitaan media nasional dan internasional, serta data statistik yang relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema teoritis, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola serta makna dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Karakteristik utama politik luar negeri era Prabowo terlihat pada intensitas diplomasi presidensial dan keterlibatan langsung Presiden dalam hubungan internasional. Penelitian mencatat bahwa Prabowo melakukan lebih dari 26 kunjungan diplomatik dalam 11 bulan pertama kepemimpinannya, sementara data yang dikutip dari RSIS menunjukkan 84 pertemuan dengan pejabat dari 38 negara pada periode sebelumnya. Pendekatan tersebut lebih menonjolkan pertemuan bilateral langsung dan personal dibandingkan gaya diplomasi yang lebih institusional pada era sebelumnya. Pada sektor keamanan, penguatan kerja sama pertahanan menjadi salah satu ciri penting, antara lain melalui ratifikasi lima perjanjian kerja sama pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil, latihan militer bersama Rusia, penguatan hubungan pertahanan dengan Australia, serta rencana peningkatan anggaran pertahanan dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen PDB. Penelitian memandang perkembangan tersebut sebagai bagian dari perubahan orientasi dari diplomasi ekonomi menuju pendekatan keamanan komprehensif. Dalam diplomasi multilateral, penelitian menyoroti keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai partner serta penguatan peran Indonesia di ASEAN. Keanggotaan BRICS dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam forum internasional, membuka peluang perdagangan dan investasi, serta memperluas ruang diplomasi tanpa harus menyelaraskan diri dengan blok tertentu. Di ASEAN, Indonesia didorong memainkan peran regional leader dan bridge-builder melalui penguatan mekanisme ASEAN, dukungan terhadap ASEAN Community Vision 2045, serta keterlibatan dalam penanganan persoalan regional seperti krisis Myanmar. Namun, penelitian juga mencatat adanya kontroversi dalam Joint Statement Indonesia-China pada November 2024 mengenai overlapping claims di Laut China Selatan. Isu tersebut menimbulkan perdebatan karena secara historis Indonesia mempertahankan posisi bahwa Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan. Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi bahwa Indonesia tidak mengakui klaim China, sementara sejumlah analisis memperdebatkan implikasi strategis dan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri Prabowo mengalami pergeseran menuju strategic assertiveness, tetapi tetap berada dalam koridor bebas aktif dan strategic autonomy. Perubahan paling menonjol terdapat pada meningkatnya aktivitas diplomatik presiden, personalisasi proses pengambilan keputusan, diversifikasi kemitraan pertahanan, serta pergeseran dari diplomasi yang berorientasi ekonomi menuju keamanan komprehensif. Dalam perspektif teori middle power, Indonesia tetap berupaya memainkan peran sebagai regional leader, bridge-builder, dan aktor yang dapat mempengaruhi dinamika regional maupun global tanpa terjebak dalam kompetisi zero-sum antara kekuatan besar. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antara diplomasi presidensial dan birokrasi profesional agar intensitas keterlibatan presiden tetap didukung kapasitas kelembagaan, memori institusional, dan keahlian diplomatik. Selain itu, Indonesia perlu mempertahankan strategi hedging yang memungkinkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar tetap berjalan sekaligus menjaga otonomi strategis di tengah meningkatnya kompetisi AS-China. Sumber: Asep Setiawan, “Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto: Dari Pragmatisme Ekonomi menuju Strategic Assertiveness dalam Tatanan Multipolar (2024–2025),” Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ.