Sabtu, 3 Oktober 2026
Narasi4 menit baca•2026-10-03•0 pembaca

Prof Masduki Guru Besar UII Berharap Kapolri Yang Baru Menekankan Pentingya Profesionalisme

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dilakukan terlambat. Menurutnya, tuntutan masyarakat terkait perubahan kepemimpinan di tubuh Polri telah muncul sejak menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun pemerintah dinilai lamban merespons aspirasi dan dinamika tersebut. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya telah memengaruhi citra Polri, termasuk isu keberpihakan dan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat. Masduki berharap pergantian pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal dan mengembalikan institusi kepolisian pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme Polri dengan mengurangi penugasan yang berada di luar tugas pokoknya, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, langkah reformasi tersebut perlu dilakukan sejak awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto agar pergantian pucuk pimpinan dapat diikuti dengan perbaikan institusional yang nyata.

Prof Masduki Guru Besar UII Berharap Kapolri Yang Baru Menekankan Pentingya Profesionalisme
Bagikan:

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dilakukan terlambat. Menurutnya, tuntutan masyarakat terkait perubahan kepemimpinan di tubuh Polri telah muncul sejak menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun pemerintah dinilai lamban merespons aspirasi dan dinamika tersebut. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya telah memengaruhi citra Polri, termasuk isu keberpihakan dan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.

Masduki berharap pergantian pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal dan mengembalikan institusi kepolisian pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme Polri dengan mengurangi penugasan yang berada di luar tugas pokoknya, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, langkah reformasi tersebut perlu dilakukan sejak awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto agar pergantian pucuk pimpinan dapat diikuti dengan perbaikan institusional yang nyata.

Bagikan:
Kayla Nur Aisyah Achmad
Tentang Penulis

Kayla Nur Aisyah Achmad

Jurnalis yang berfokus pada reportase naratif, isu-isu sosial kemanusiaan, dan kebudayaan. Berkomitmen menghadirkan kisah berimbang dari akar rumput.

Artikel Terkait Lainnya

Korupsi Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi Dalam Birokrasi Publik
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Korupsi Sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi Dalam Birokrasi Publik

Resume Jurnal Berdasarkan KORUPSI SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DALAM BIROKRASI PUBLIK: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Sri Yulianty Mozin, Alfiyah Agussalim, Aldina Sakira, Marshanda Putri Rahmawati, Dina Alifia Jasmine, Moh Tegar Pratama Bito, Deron Rivaldo Suluh, dan Indah Purnamasari Hapulu Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4 No. 3, Mei 2026, hlm. 257–274

Kayla Nur Aisyah Achmad
Kayla Nur Aisyah Achmad
Research
Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia

Resume Jurnal Berdasarkan Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 10 No. 5, Mei 2026 Tentang IPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, Utia Ulan Dari & Fasa Ranel

Yudi Karya
Yudi Karya
Kontributor