Kamis, 5 November 2026
Masuk Redaksi
Gedung Parlemen dan Peta Indonesia
DATAANALISISSTRATEGI

Memahami Politik untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

BHATARA DALANG adalah platform riset dan analisis politik yang menggabungkan data, informasi, dan perspektif strategis untuk membantu memahami dinamika politik Indonesia.

Jelajahi Media & AnalisisLayanan Riset & Survei
“
Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi tentang manusia, kepentingan, dan arah masa depan.

Riset & Survei

Mengukur opini, memetakan isu.

Analisis Politik

Kajian berbasis data dan fakta.

Monitoring Media

Memantau percakapan publik.

Social Network Analysis

Memahami aktor dan jaringan.

Strategic Advisory

Solusi untuk keputusan politik.

Liputan Utama•Pilihan Utama Redaksi
Bivitri Soroti Putusan MK, Polemik Pendidikan Gibran Dinilai Belum Berakhir
Liputan Khusus
Opini4 menit baca•2026-10-07

Bivitri Soroti Putusan MK, Polemik Pendidikan Gibran Dinilai Belum Berakhir

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru membuka persoalan baru. Menurut Bivitri, meskipun MK tidak menerima gugatan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, Mahkamah tetap mengungkap adanya persoalan mengenai bukti kelulusan pendidikan setara SMA yang menjadi salah satu syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Haryasena Dharmasahakti

Haryasena Dharmasahakti

Research

Baca Selengkapnya
Terpopuler & Sorotan
Top 5 Pembaca

Semua Narasi & Berita Terbaru

SemuaNarasiOpiniInvestigasiBudayaSosok
Pengamat Politik Adi Prayitno Komentari Pelantikan Kritikus Rocky Gerung Sebagai Wantimpres
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Pengamat Politik Adi Prayitno Komentari Pelantikan Kritikus Rocky Gerung Sebagai Wantimpres

Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 mendapat tanggapan dari pengamat politik Adi Prayitno. Adi menyoroti perubahan posisi Rocky yang sebelumnya dikenal aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah, namun kini bergabung dalam struktur lembaga penasihat Presiden. Menurut Adi, keputusan tersebut menunjukkan adanya perubahan posisi Rocky dari pihak yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari lingkungan kekuasaan. Adi Prayitno juga menyinggung pernyataan Rocky yang menyebut bahwa sikap kritis dan pandangannya tidak berubah meskipun telah menjadi anggota Wantimpres. Rocky sebelumnya menjelaskan bahwa keberadaannya di dalam pemerintahan merupakan perpindahan posisi dari luar ke dalam, sementara pandangannya tetap sama. Menanggapi hal tersebut, Adi menyatakan bahwa seseorang yang telah berada dalam lingkar kekuasaan tidak perlu menggunakan istilah-istilah filosofis untuk menjelaskan posisinya apabila memang ingin menikmati dan menjalankan peran di dalam kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan Adi sebagai respons terhadap posisi baru Rocky dan pernyataannya mengenai fungsi Wantimpres. Sementara itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa keberadaannya sebagai anggota Wantimpres tidak menghilangkan sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa fungsi Wantimpres bukan sekadar mengkritik, melainkan memberikan pertimbangan secara kritis dan etis terhadap kebijakan Presiden, termasuk melihat potensi dampak kebijakan sebelum memberikan masukan kepada Presiden.

Jimy Aprianto
Jimy Aprianto
Research
Mantan Hakim MK Sekaligus Adik Ipar Presiden Ke-7, Anwar Usman Di Lantik Jadi Wantimpres
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Mantan Hakim MK Sekaligus Adik Ipar Presiden Ke-7, Anwar Usman Di Lantik Jadi Wantimpres

residen Prabowo Subianto melantik Anwar Usman sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026. Anwar Usman merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki pengalaman panjang di bidang pendidikan dan peradilan. Ia mengawali karier sebagai guru honorer pada 1975, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Gadjah Mada sebelum memasuki dunia kehakiman pada 1985 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Dalam perjalanan kariernya, Anwar Usman pernah menduduki sejumlah posisi di lingkungan peradilan, antara lain sebagai Asisten Hakim Agung, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, dan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua MK pada 2015–2018 dan Ketua MK pada 2018–2023. Di luar perjalanan kariernya, Anwar Usman juga dikenal sebagai ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah menikah dengan Idayati, adik Jokowi, pada 2022. Pelantikan Anwar Usman sebagai anggota Wantimpres menempatkannya bersama sejumlah tokoh lainnya dalam struktur Dewan Pertimbangan Presiden periode pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik atas permintaan maupun tanpa diminta oleh Presiden.

Yudi Karya
Yudi Karya
Jurnalis
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dilantik Menjadi KSP Berstatus Aktif
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dilantik Menjadi KSP Berstatus Aktif

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota Polri aktif setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai status kedinasannya setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Listyo menyatakan bahwa masa dinasnya di kepolisian masih berlangsung hingga 2027 sehingga dirinya belum memasuki masa pensiun. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Listyo menyampaikan bahwa langkah awalnya akan difokuskan pada penyelarasan program kerja KSP dengan arahan strategis Presiden Prabowo. Ia menyatakan siap menindaklanjuti berbagai instruksi khusus dari Presiden dalam menjalankan tugas barunya. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Listyo dengan hormat dari jabatan Kapolri dan melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru.

Vanessa Aprilia
Vanessa Aprilia
Kontributor
Prof Masduki Guru Besar UII Berharap Kapolri Yang Baru Menekankan Pentingya Profesionalisme
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Prof Masduki Guru Besar UII Berharap Kapolri Yang Baru Menekankan Pentingya Profesionalisme

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dilakukan terlambat. Menurutnya, tuntutan masyarakat terkait perubahan kepemimpinan di tubuh Polri telah muncul sejak menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun pemerintah dinilai lamban merespons aspirasi dan dinamika tersebut. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya telah memengaruhi citra Polri, termasuk isu keberpihakan dan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat. Masduki berharap pergantian pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal dan mengembalikan institusi kepolisian pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme Polri dengan mengurangi penugasan yang berada di luar tugas pokoknya, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, langkah reformasi tersebut perlu dilakukan sejak awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto agar pergantian pucuk pimpinan dapat diikuti dengan perbaikan institusional yang nyata.

Kayla Nur Aisyah Achmad
Kayla Nur Aisyah Achmad
Peneliti
Usman Hamid Soroti Pergantian Kapolri : Momentum Untuk Reformasi dan Akuntabilitas Polri
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Usman Hamid Soroti Pergantian Kapolri : Momentum Untuk Reformasi dan Akuntabilitas Polri

Pergantian pucuk pimpinan Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik, terutama karena proses pergantian tersebut berlangsung dalam waktu relatif singkat. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Usulan tersebut kemudian diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI hingga memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 1 Oktober 2026. Selanjutnya, Suyudi Ario Seto dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi topik pembahasan dalam program Sapa Malam Kompas TV yang menghadirkan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn.) Aryanto Sutadi dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid untuk memberikan pandangan mengenai pergantian dan arah kepemimpinan Polri ke depan. Usman Hamid melihat pergantian Kapolri sebagai momentum penting untuk memperhatikan kembali agenda reformasi dan akuntabilitas Polri. Menurutnya, kepemimpinan Suyudi Ario Seto akan menghadapi tuntutan untuk memperbaiki hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan menghormati hak asasi manusia. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan baru merespons kritik publik secara terbuka dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi kepolisian.

Rahman Alfiansyah
Rahman Alfiansyah
Jurnalis
Menampilkan 13 - 18 dari 20 artikel (Halaman 3 dari 4)
Sebelumnya
1
2
3
4
Selanjutnya
Layanan Konsultasi Politik & Riset Strategis
KONSULTASI POLITIK & RISET

Dari Data Menjadi Strategi.

Kami membantu individu, organisasi, dan lembaga dalam memahami lanskap politik dan merumuskan strategi berbasis riset.

Layanan RisetDiskusikan Kebutuhan Anda