Kamis, 5 November 2026
Masuk Redaksi
Gedung Parlemen dan Peta Indonesia
DATAANALISISSTRATEGI

Memahami Politik untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

BHATARA DALANG adalah platform riset dan analisis politik yang menggabungkan data, informasi, dan perspektif strategis untuk membantu memahami dinamika politik Indonesia.

Jelajahi Media & AnalisisLayanan Riset & Survei
“
Politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi tentang manusia, kepentingan, dan arah masa depan.

Riset & Survei

Mengukur opini, memetakan isu.

Analisis Politik

Kajian berbasis data dan fakta.

Monitoring Media

Memantau percakapan publik.

Social Network Analysis

Memahami aktor dan jaringan.

Strategic Advisory

Solusi untuk keputusan politik.

Liputan Utama•Pilihan Utama Redaksi
Bivitri Soroti Putusan MK, Polemik Pendidikan Gibran Dinilai Belum Berakhir
Liputan Khusus
Opini4 menit baca•2026-10-07

Bivitri Soroti Putusan MK, Polemik Pendidikan Gibran Dinilai Belum Berakhir

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru membuka persoalan baru. Menurut Bivitri, meskipun MK tidak menerima gugatan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, Mahkamah tetap mengungkap adanya persoalan mengenai bukti kelulusan pendidikan setara SMA yang menjadi salah satu syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Haryasena Dharmasahakti

Haryasena Dharmasahakti

Research

Baca Selengkapnya
Terpopuler & Sorotan
Top 5 Pembaca

Semua Narasi & Berita Terbaru

SemuaNarasiOpiniInvestigasiBudayaSosok
Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Implementasi HAM Dalam Sistem Hukum Indonesia

Resume Jurnal Berdasarkan Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 10 No. 5, Mei 2026 Tentang IPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, Utia Ulan Dari & Fasa Ranel

Yudi Karya
Yudi Karya
Kontributor
Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran
Investigasi
4 menit baca•2026-10-03

Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

Dokumen Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo menempatkan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam perspektif demokrasi, lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan keselamatan rakyat. WALHI menggambarkan sejumlah kebijakan pemerintah sebagai kelanjutan dari pola pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pembengkakan kabinet, kebijakan pangan melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate, perluasan peran militer dalam pengelolaan SDA, penertiban kawasan hutan dan sawit, revisi UU Minerba, kebijakan energi, regresi demokrasi, perlindungan pembela HAM dan lingkungan, komitmen iklim, serta respons terhadap bencana ekologis. Sejak bagian awal, dokumen menilai bahwa penguatan peran militer di ruang sipil, kebijakan ekstraktif, dan lemahnya perlindungan lingkungan menjadi kecenderungan penting selama satu tahun pemerintahan.

Genta Renangga
Genta Renangga
Kontributor
Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024

Artikel “Kegagalan Kelas Menengah Indonesia Melawan Populisme dan Kemunduran Demokrasi dalam Pilpres 2024” karya Ekafarras Kurnia Firmansyah dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa membahas posisi kelas menengah Indonesia dalam fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, dengan Pemilu 2024 sebagai konteks utama. Penelitian berangkat dari fenomena global mengenai menurunnya kualitas demokrasi dan menguatnya populisme serta otokratisasi. Dalam konteks Indonesia, penulis menyoroti bahwa kelas menengah yang secara teoritis sering dipandang sebagai salah satu kekuatan penting dalam demokratisasi justru dinilai belum mampu menjalankan fungsi tersebut. Artikel mengaitkan kondisi tersebut dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 serta kecenderungan sebagian besar kelas menengah untuk lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka pendek dibandingkan nilai demokrasi substantif.

Genta Renangga
Genta Renangga
Research
Sugiono Dilantik Menggantikan Pratikno Sebagai Menko PMK
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Sugiono Dilantik Menggantikan Pratikno Sebagai Menko PMK

Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Pratikno. Setelah resmi menduduki jabatan tersebut, Sugiono menyatakan akan segera memetakan berbagai persoalan dan agenda yang masih menjadi pekerjaan rumah di lingkungan Kemenko PMK. Untuk memahami secara menyeluruh isu-isu yang perlu ditangani, ia juga akan berkoordinasi dengan Pratikno selaku pejabat sebelumnya. Dalam proses transisi tersebut, Pratikno telah menyampaikan sejumlah isu prioritas kepada Sugiono, termasuk agenda rehabilitasi pascabencana serta program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Sugiono menegaskan bahwa pemetaan persoalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait akan menjadi bagian awal dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK yang baru.

Mandala J
Mandala J
Kontributor
Pengamat Fernando Emas Menilai Reshuffle Untuk Optimalisasi Kinerja Kabinet Merah Putih
Narasi
4 menit baca•2026-10-03

Pengamat Fernando Emas Menilai Reshuffle Untuk Optimalisasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 dinilai tidak semata-mata ditujukan untuk mengganti pejabat yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pengamat politik Fernando Emas menyebut reshuffle tersebut lebih berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan evaluasi dan mengoptimalkan kinerja kabinet. Salah satu contohnya adalah pergantian Pratikno dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menurut Fernando berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerjanya. Fernando juga menilai pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu indikasi bahwa reshuffle tersebut tidak dapat dipandang sebagai upaya untuk menyingkirkan seluruh figur yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Joko Widodo. Dalam perombakan yang sama, Presiden Prabowo mengganti Listyo dari jabatan Kapolri dan menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru, sementara Listyo dipercaya mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan.

Benny Sitorus
Benny Sitorus
Research
Menampilkan 7 - 12 dari 20 artikel (Halaman 2 dari 4)
Sebelumnya
1
2
3
4
Selanjutnya
Layanan Konsultasi Politik & Riset Strategis
KONSULTASI POLITIK & RISET

Dari Data Menjadi Strategi.

Kami membantu individu, organisasi, dan lembaga dalam memahami lanskap politik dan merumuskan strategi berbasis riset.

Layanan RisetDiskusikan Kebutuhan Anda